PDIP: Interpelasi untuk Jokowi Terlalu Lebay 

Warga pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJS) mendaftar untuk berobat di RS Tarakan, Jakarta Pusat,

Selasa (21/5/2013).

Kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang mencuatkan wacana interpelasi DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), dinilai PDI Perjuangan sebagai tindakan lebay.

Wakil Ketua DPD DKI PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, KJS adalah program besar yang diperuntukkan untuk warga Jakarta, khususnya dalam bidang kesehatan.

"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, harusnya diperbaiki lagi sistemnya, bukan malah interpelasi. Itu terlalu lebay," kata politisi yang akrab disapa Pras, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (24/5/2013).

Pras menuturkan, sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, jumlah pasien di RS dan Puskesmas terus meningkat. Menurutnya, itu disebabkan masyarakat yang antusias dengan layanan kesehatan gratis, dan yang paling penting adalah KJS sangat dibutuhkan masyarakat.

"Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan. Terbukti, melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan KJS. Jadi, jangan ada yang coba-coba menghambat," tuturnya.

Pras menyarankan, seharusnya rumah sakit membicarakan lebih dulu permasalahan layanan KJS, sebelum memutuskan untuk mundur. Ia mengingatkan, rumah sakit juga punya fungsi sosial, dan tak sekadar mencari profit.

Untuk itu, kata Pras, bila anggota DPRD DKI masih ngotot membawa masalah ini hingga hak interpelasi, ia selaku panglima 'Laskar Kotak-kotak', siap turun ke jalan memberi dukungan kepada Jokowi.

"Kami tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," tegasnya. (*)