POSKO CENTER SOHIB PRASS

 POSKO  CENTER  SOHIB  PRASS

 MENTENG  PENGRASAAN  BARAT  JAKARTA  PUSAT 

 

 

 

 

 

Acara RESES Kebon Kosong.

Acara RESES Kebon Kosong Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat Bersama Bp. Prasetyo Edi Marsudi Anggota DPRD Komisi B Prov Jakarta Pusat lokasi kelurahan Kebon Kosong kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat disambut antusias dengan wagra.

       

   

 

Photo dokumentasi acara RESES SAWAH BESAR

Photo dokumentasi acara RESES Bp. Prasetyo EDI Marsudi, SH anggota komisi 'B' DPRD DKI Jakarta Pusat
Lokasi di wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat.
16 juli 2013 Jakarta Pusat — bersama Relawan Prass 

  

   

   

   

Jokowi Terima Piagam Penghargaan Rekor Muri Pelantikan Lurah dan Camat

Jokowi Terima Piagam Penghargaan Rekor Muri Pelantikan Lurah dan Camat

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kiri) menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dari pendiri MURI, Jaya Suprana, saat upacara pelantikan massal camat dan lurah di halaman Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2013). Penghargaan MURI ini karena pelantikan pejabat lurah-camat dengan secara massal belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia .

PDIP: Interpelasi untuk Jokowi Terlalu Lebay 

Warga pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJS) mendaftar untuk berobat di RS Tarakan, Jakarta Pusat,

Selasa (21/5/2013).

Kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang mencuatkan wacana interpelasi DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), dinilai PDI Perjuangan sebagai tindakan lebay.

Wakil Ketua DPD DKI PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, KJS adalah program besar yang diperuntukkan untuk warga Jakarta, khususnya dalam bidang kesehatan.

"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, harusnya diperbaiki lagi sistemnya, bukan malah interpelasi. Itu terlalu lebay," kata politisi yang akrab disapa Pras, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (24/5/2013).

Pras menuturkan, sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, jumlah pasien di RS dan Puskesmas terus meningkat. Menurutnya, itu disebabkan masyarakat yang antusias dengan layanan kesehatan gratis, dan yang paling penting adalah KJS sangat dibutuhkan masyarakat.

"Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan. Terbukti, melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan KJS. Jadi, jangan ada yang coba-coba menghambat," tuturnya.

Pras menyarankan, seharusnya rumah sakit membicarakan lebih dulu permasalahan layanan KJS, sebelum memutuskan untuk mundur. Ia mengingatkan, rumah sakit juga punya fungsi sosial, dan tak sekadar mencari profit.

Untuk itu, kata Pras, bila anggota DPRD DKI masih ngotot membawa masalah ini hingga hak interpelasi, ia selaku panglima 'Laskar Kotak-kotak', siap turun ke jalan memberi dukungan kepada Jokowi.

"Kami tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," tegasnya. (*)

Panggung Rakyat untuk Pelantikan Jokowi-Basuki

Panggung Rakyat untuk Pelantikan Jokowi-Basuki

Kamis, 11 Oktober 2012 18:19 WIB

Panggung rakyat dibuat untuk warga Jakarta yang tidak bisa menyaksikan langsung pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, mengingat kapasitas di Gedung DPRD Jakarta pada Senin (15/10/2012) terbatas.   

Demikian disampaikan pimpinan Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Kamis (11/10/2012). Edi memohon maaf karena tempat duduk terbatas, simpatisan, pendukung, dan warga tak bisa masuk ruang pelantikan Jokowi-Basuki.

"Untuk akomodasi warga Jakarta yang ingin menyaksikan pelatikan, DPRD Jakarta bekerjasama dengan Tim kampanye Jokowi-Basuki, telah persiapkan semacam panggung rakyat yang nanti akan diupayakan agar Jokowi-Basuki menyapa warga di kompleks panggung tersebut," ujar Edi.

Edi juga memastikan, kepastian pelantikan Jokowi-Basuki pada Senin pekan depan, berdasar keputusan yang diambil dengan Kesepakatan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Jakarta. 

Hari ini DPRD Jakarta mengambil surat pelantikan Gubernur dan Wagub Jokowi dan Basuki, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor Kementrian Dalam Negeri yang akan menjadi dasar bagi Badan Musyawarah DPRD untuk menentukan hari pelantikan.

SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI TENTANG PEMBERHENTIAN SDR.BUDI SANTOSO